Scroll untuk baca artikel
alt="WartaNewsTVToday" style="width: 425px; height: 280px; object-fit: contain; display: block; margin: 0 auto;" />
Nasional

Bupati  dan Sekda Kuningan MBG Kuningan  harus  Penggerak Ekonomi juga Nyata

×

Bupati  dan Sekda Kuningan MBG Kuningan  harus  Penggerak Ekonomi juga Nyata

Sebarkan artikel ini
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar saat Rakor Satgas Percepatan Program MBG
Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus aman, transparan, disiplin, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KUNINGAN, WARTANEWSTVTODAY.COM Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan harus disiplin, transparan, bebas kepentingan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat Rakor Satgas Percepatan Program MBG (P3MBG) di Ballroom Arya Kamuning, Gedung Setda Kuningan,

WartaNewsTVToday

Bupati menekankan zero tolerance terhadap gangguan kesehatan dan keracunan makanan. Menurutnya, keamanan pangan merupakan syarat mutlak keberhasilan MBG dan setiap kelalaian dapat berkonsekuensi hukum.
Selain keamanan pangan, Bupati meminta dampak MBG terhadap penurunan stunting dibuktikan dengan data, termasuk melalui indikator kesehatan dan pendidikan. “Jangan sampai kita mengatakan bermanfaat, tetapi tidak pernah bisa membuktikannya dengan data-data faktual,” tegasnya.

MBG juga didorong menjadi penggerak ekonomi daerah. Bupati meminta kebutuhan bahan pangan SPPG semaksimal mungkin diserap dari petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM Kuningan.
Saat ini, tercatat 183 SPPG melayani 384.156 penerima manfaat, sekitar 30 persen penduduk Kuningan. Sebanyak 172 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara pemenuhan standar lainnya seperti pengelolaan limbah, PBG, sertifikasi halal, dan perlindungan tenaga kerja terus dikejar.

Bupati juga menegaskan tidak boleh ada pejabat yang memiliki kepentingan pribadi dalam pelaksanaan MBG.
“Bupati, Wakil Bupati enggak boleh bermain di SPPG ini. Para kepala dinas enggak boleh bermain, enggak boleh ada kepentingan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Kuningan sekaligus Ketua Satgas P3MBG  H .U Kusmana S.Sos M.Si  menyatakan pelaksanaan MBG membutuhkan kolaborasi, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan secara terpadu serta berkelanjutan agar benar-benar mendukung peningkatan gizi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
( Redaksi Mengi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *