Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kuningan Disorot, Publikasi Dinilai Minim

KUNINGAN, WARTANEWSTVTODAY.COM — Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan dan tak melesat. Minimnya informasi mengenai kegiatan, program, publikasi, serta aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memunculkan pertanyaan di tengah publik mengenai sejauh mana dinas tersebut menjalankan peran dan fungsinya.

Sorotan tersebut disampaikan Dut Bul Wana Tara, yang menilai selama kurang lebih satu setengah tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, belum terlihat gebrakan yang cukup menonjol dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan.

Menurutnya, sebuah organisasi perangkat daerah (OPD) semestinya mampu menunjukkan kinerja melalui program yang terukur, kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat, serta keterbukaan informasi mengenai berbagai capaian yang telah dilakukan.

“Selama Bupati dan Wakil Bupati Kuningan menjabat, kurang lebih satu tahun setengah, dinas tersebut belum terlihat gelagat membuat event atau kegiatan yang menonjol. Untuk publikasi juga sepertinya tidak terlihat,” ujar Dut Bul Wana Tara.

Ia mempertanyakan apakah berbagai program yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah benar-benar disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Sebab, menurutnya, publikasi merupakan salah satu sarana penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program dan pelayanan yang telah maupun sedang dijalankan.

Minim Publikasi Jadi Sorotan

Persoalan publikasi menjadi salah satu poin yang disoroti. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial, OPD dituntut mampu membangun komunikasi publik yang aktif dan informatif.

Publikasi tidak semata-mata berkaitan dengan pemberitaan kegiatan seremonial. Lebih dari itu, publikasi dapat menjadi sarana untuk menjelaskan program pelayanan, inovasi, capaian, agenda kegiatan, serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dut Bul Wana Tara menilai jika aktivitas dan program memang berjalan, masyarakat seharusnya dapat memperoleh informasi secara mudah dan terbuka.

“Untuk publikasi juga tidak ada. Bahkan untuk turun ke bawah pun tidak terlihat jelas. Yang jelas, dinas tersebut belum melesat,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap pola komunikasi dan keterbukaan informasi yang dijalankan dinas terkait. Namun demikian, penilaian mengenai kinerja tersebut tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang mengenai program, kegiatan, serta capaian yang telah dilaksanakan.

Perlu Evaluasi dan Pengawasan

Sorotan terhadap kinerja OPD merupakan bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta target pembangunan yang telah ditetapkan.

Karena itu, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD, termasuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah program yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana tingkat serapan dan pelaksanaan program, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Dut Bul Wana Tara bahkan meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Kuningan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

“Bupati dan Wakil Bupati Kuningan wajib sidak ke kantor tersebut. Jangan hanya melihat dari laporan, tetapi perlu melihat langsung kondisi dan aktivitas di lapangan,” tegasnya.

Menurutnya, sidak dapat menjadi salah satu instrumen bagi pimpinan daerah untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan, kedisiplinan, aktivitas pegawai, serta pelaksanaan program di lingkungan OPD.

Perpustakaan dan Kearsipan Memiliki Peran Strategis

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada dasarnya memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan. Perpustakaan bukan hanya berkaitan dengan keberadaan buku dan ruang baca, tetapi juga dapat menjadi pusat literasi, edukasi, pengembangan pengetahuan, serta ruang kegiatan masyarakat.

Begitu pula bidang kearsipan memiliki posisi strategis dalam menjaga dokumen dan rekam jejak pemerintahan maupun informasi penting daerah. Pengelolaan arsip yang baik diperlukan untuk mendukung administrasi pemerintahan, akuntabilitas, serta keberlanjutan informasi.

Karena memiliki fungsi strategis tersebut, masyarakat tentu berharap keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat terlihat melalui berbagai program inovatif yang konkret dan dapat dirasakan manfaatnya.

Kegiatan seperti kampanye literasi, penguatan budaya membaca, layanan perpustakaan yang mendekat kepada masyarakat, kegiatan edukasi bagi pelajar, pengembangan perpustakaan berbasis digital, hingga sosialisasi pentingnya pengelolaan arsip dapat menjadi bagian dari program yang dikomunikasikan kepada publik.

Jangan Sampai OPD Hanya Terlihat di Balik Meja

Kritik yang disampaikan juga mengarah pada pentingnya kehadiran OPD di tengah masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjalankan aktivitas administratif di dalam kantor, tetapi juga aktif melakukan kegiatan lapangan.

Turun ke masyarakat menjadi penting untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga. Dengan demikian, program yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dut Bul Wana Tara menilai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan perlu menunjukkan perubahan dan inovasi apabila ingin mendapatkan kepercayaan publik.

“Indikator menurut kami hanya satu persen. Kalau kegiatan tidak terlihat, publikasi tidak terlihat, dan turun ke bawah juga tidak jelas, bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa dinas tersebut sedang bekerja dan memberikan manfaat?” ujarnya.

Publik Menunggu Penjelasan Dinas

Sorotan tersebut tentunya perlu dijawab secara terbuka oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan. Pihak dinas diharapkan dapat menjelaskan berbagai program yang telah dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, termasuk agenda yang telah berjalan, capaian program, inovasi pelayanan, serta rencana kegiatan ke depan.

Keterangan resmi dari pihak dinas penting agar pemberitaan mengenai kinerja OPD tidak hanya berasal dari satu sudut pandang. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan objektif.

Pada akhirnya, kritik terhadap OPD bukan semata-mata untuk menjatuhkan institusi, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial agar pelayanan pemerintahan semakin baik. Pemerintah daerah juga diharapkan terbuka terhadap kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

Masyarakat Kabupaten Kuningan tentu berharap seluruh OPD mampu bergerak lebih aktif, inovatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pun diharapkan dapat menunjukkan program nyata serta memperkuat komunikasi publik sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan masyarakat.